bank bjb


Pemerintah Mesti Tuntas Sosialisasikan Dampak PLTP Gunung Ciremai

  Minggu, 13 Juni 2021   Editor
ilustrasi PLTP. ( Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang )

KUNINGAN, AYOCIREBON.COM -- Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong mengatakan, pemerintah mesti tuntas saat melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat.

Dia mengatakan, ketidaksepahaman antara pemerintah dan warga sering terjadi karena proses sosialisasi dan konsultasi publik tidak berjalan benar. Bahkan, terkadang aparat kewilayahan seperti pemerintah desa atau kecamatan kurang menunjukkan perannya sebagai penengah.  

"Aparat wilayah jangan menjadi ibaratnya kepanjangan tangan dari pihak pemrakarsa (pengembang proyek). Jadi konkretnya pihak desa jangan mentang-mentang ini proyek nasional lalu tidak berpihak pada warga desanya. Banyak juga, kan, yang justru jadi humas, jadi seolah kepanjangan tangan," ujar dia kepada Ayocirebon.com, akhir pekan ini.

Dia mengatakan, aparat wilayah yang paling dekat dengan masyarakat harus bisa bersikap netral. Apalagi, penolakan terhadap rencana PLTP Gunung Ciremai sempat terjadi.

Kementerian ESDM pun, selaku penanggungjawab, mesti terbuka kepada warga dengan tidak hanya membicarakan manfaat dari adanya PLTP, tetapi dampak-dampak yang bisa terjadi akibat dieksplorasinya panas bumi hingga beroperasinya PLTP tersebut.

AYO BACA : Eksplorasi Panas Bumi Gunung Ciremai, Khawatir Oknum Eksploitasi Lahan Konservasi

"Termasuk hal-hal yang mengakibatkan dampak-dampak negatif dari proses aktivitas kegiatan operasional panas bumi ini, jadi jangan hanya positif-positifnya," kata dia.

Konsultasi publik pun harus berjalan dengan baik. Para penolak proyek harus didengar buah pikirannya. "Konsultasi publik juga sama, harus didengar penolakan, keberatan warga. Kan konsultasi publik ini yang terjadi malah terkesan sosialisasi tahap dua. Di konsultasi publik ini kan proses minta masukan, minta tanggapan, jadi semua dari warga itu harus didengar," katanya.

Terkait pertemuan Kementerian ESDM dan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Kamis, 10 Juni 2021, menindaklanjuti rencana PLTP, Walhi pun akan kembali berkampanye, mengingatkan terkait dampak-dampak yang bisa terjadi saat proyek itu bergulir.

Pihaknya pun bersedia bila kelak diundang oleh pemprakarsa proyek guna membahas dampak-dampak yang bisa timbul akibat proyek PLTP di Gunung Ciremai.

"Kalaupun misalnya nanti kami diundang untuk pembahasan amdal misalnya, di situ adalah momentum untuk kembali mengingatkan pihak pemrakarsa misalnya dalam hal ini ESDM bahwasanya harus benar-benar diperhatikan dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi di kawasan hutan itu, lalu keberlangsungan kualitas air tanah yang ada di situ, terus aspek-aspek pencemaran karena geothermal ini juga kan membutuhkan jumlah air yang sangat banyak, mungkin juga masih ada potensi pencemaran yang akan muncul sebagai akibat dari operasional geothermal ini," kata dia.

AYO BACA : Beda Pandang Pemanfaatan Panas Bumi di Lahan Konservasi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar

< !-- -->