Bolehkan Mudik Lokal, Pemkab Cirebon Dikunjungi Satgas Covid-19 Pusat

  Jumat, 07 Mei 2021   Editor
ilustrasi pos penyekatan mudik 2021. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

SUMBER, AYOCIREBON.COM -- Pemerintah Kabupaten Cirebon dikunjungi anggota Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pusat sehari setelah menyepakati mudik lokal dengan daerah lainnya di Cirebon Raya, Jumat, 7 Mei 2021.

Kedatangan tim tersebut yakni untuk mengecek pelaksanaan protokol kesehatan pada masa larangan mudik lebaran. Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menyebutkan, dalam pertemuan tersebut membahas upaya antisipasi untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon agar tidak meningkat.

Saat ini, kata Ayu, masyarakat pada momen libur Lebaran sangat tinggi, meskipun pemerintah sudah menerapkan larangan mudik. “Harus ditekan, jangan sampai naik. Koordinasi dengan seluruh pihak harus ditingkatkan,” kata Ayu, mengutip laman resmi Pemkab Cirebon.

Selain membahas kesiapan tersebut, Tim Pakar Covid-19 melakukan monitoring ke Public Safety Centre (PSC) dan Posko Terpadu di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber.

Tim pakar Satgas Covid-19 Tingkat pusat Ivan Elisabeth Purba mengatakan, kedatangan timnya untuk melihat kesiapan posko dan melihat upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pihaknya mengaku, akan memberikan penguatan bila diperlukan. “Saya melihat posko sudah menjalankan fungsinya dengan baik, kami optimistis bisa mengendalikan Covid-19. Tetapi, harus menjaga komitmen agar virus bisa dikendalikan dan masyarakat bisa hidup kembali normal,” katanya.

Mudik Lokal Cirebon Raya Disepakati 5 Kepala Daerah

Sementara itu, lima kepada daerah di Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) membolehkan warganya melakukan mudik lokal pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Kesepatakan muncul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 se-Ciayumajakuning di Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Kamis 6 April 2021.

Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut berupa kelonggaran mobilitas bagi warga se-Ciayumajakuning selama larangan mudik berlaku, yang dimulai hari ini.

Seluruh kepala daerah sepakat, mobilitas masyarakat se-Ciayumajakuning cukup melampirkan identitas dan surat keterangan dari atasan/perusahaan bagi pekerja, atau surat keterangan dari kepala desa/lurah bagi warga non pekerja.

Ke-5 kepala daerah sendiri menyesalkan keputusan pemerintah pusat yang tak memasukkan Ciayumajakuning sebagai salah satu wilayah aglomerasi yang masyarakatnya dibolehkan mudik lokal.

"Kami (5 kepala daerah di Ciayumajakuning) sepakat memberlakukan fleksibilitas bagi warga di Ciayumajakuning. Mulai berlaku sekarang (6 Mei 2021)," kata Bupati Cirebon, Imron Rosyadi sesuai memimpin rakor.

Selain Imron, kepala daerah di 3 kabupaten lain hadir, masing-masing Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Hanya Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis yang kehadirannya diwakili Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi.

Menurut Imron, hasil rakor hari ini selanjutnya akan dikoordinasikan setiap kepala daerah kepada pihak terkait lain yang tergabung dalam Forkopimda di daerah masing-masing.

Bersamaan itu, lanjutnya, hasil kesepakatan 5 kepala daerah di Ciayumajakuning tersebut akan dilaporkan kepada gubernur Jabar dan kementerian terkait.

Imron mengemukakan, Ciayumajakuning merupakan wilayah aglomerasi yang sedianya tak dikesampingkan dalam pengecualian mudik lokal selama masa larangan mudik berlaku.

"Ciayumajakuning itu satu kesatuan. Jadi, kami sepakat masyarakat di yang hendak bepergian di Wilayah Ciayumajakuning hanya perlu melampirkan identitas dan surat keterangan dari perusahaan atau atasan atau kepala desa/lurah," terangnya.

Dengan kata lain, surat keterangan negatif Covid-19 yang disyaratkan secara umum selama masa larangan mudik ini, tak lagi diwajibkan bagi warga yang hendak melakukan mudik lokal di Ciayumajakuning.

Syarat surat bebas Covid-19 itu sendiri, imbuh Imron, dikeluhkan banyak warga. Dia mengingatkan, tak sedikit warga Kabupaten Cirebon yang bekerja di Kota Cirebon maupun daerah lain se-Ciayumajakuning.

"Begitu juga dari daerah lain di Ciayumajakuning, banyak warganya yang kerja di Kabupaten Cirebon," ujarnya.

Bupati Kuningan, Acep Purnama menilai, surat keterangan negatif Covid-19 memberatkan warga Ciayumajakuning sebab masa berlaku yang disyaratkan hanya 1x24 jam.

"Harus ada toleransi, cukup dengan surat itu (surat keterangan dari pimpinan bagi pekerja atau dari kepala desa/lurah bagi non pekerja) semua (kendaraan) bernomor polisi E (Ciayumajakuning), bisa (mudik lokal)," kemuka Acep.

Ihwal penyekatan oleh petugas gabungan, Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyatakan, ke-5 kepala daerah sepakat tetap menghormati kebijakan kepolisian.

"Aturan dari elemen vertikal (Polri) tetap dijalankan," tegasnya.

Dengan kata lain, ketentuan perjalanan yang telah ditetapkan tetap harus dilaksanakan masyarakat. Toleransi hanya berlaku bagi warga yang hendak melakukan perjalanan di Wilayah Ciayumajakuning saja.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar