Aturan Lengkap dari Kementerian Tenaga Kerja soal THR Lebaran 2021 di Saat Pandemi

  Selasa, 06 April 2021   Aini Tartinia
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan, tunjangan hari raya (THR) yang merupakan pendapatan nonupah bagi pekerja merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha.

AYOCIREBON.COM--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan, tunjangan hari raya (THR) yang merupakan pendapatan nonupah bagi pekerja merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha.

"Tentu THR ini kewajiban yang harus dibayarkan kepada pekerja," kata Ida usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di Semarang, dikutip dari kemnaker.go.id, Senin (5/4/2021).

Saat ini kebijakan pemberian THR masih dalam pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.

AYO BACA : Kiat Agar Terbiasa Tahajud dan Keutamaan Shalat Malam

"Semua masukan akan disusun tim kerja tersebut. Nantinya disampaikan melalui rapat pleno," ujarnya.

Setelah beres, lanjutnya, Badan Pekerja Tripartit Nasional akan memberikan saran kepadanya terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pembayaran THR.

"Kami menunggu laporan dari Badan Pekerja Tripartit Nasional dan Depenas untuk mengambil keputusan pembayaran THR. Setelah itu, baru dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran kepada pengusaha," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

AYO BACA : 5 Situs Streaming Nonton Drama Korea Sub Indonesia Terbaru 2021

Ketika ditanya evaluasi pemberian THR 2020, Ida menuturkan, semuanya sudah ditindaklanjuti baik dari Dinas Tenaga Kerja di provinsi maupun kabupaten/kota.

Tentunya, kata dia, pengaduan yang ada pada saat pemberiaan THR 2020 akan menjadi bahan untuk dibahas dan evaluasi pembayaran THR tahun ini.

Saat itu, pengaduan yang masuk mayoritas terkait permasalahan tata cara pembayaran THR. Pun, terkait pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.

"Laporannya lebih banyak pengaduan dan semua sudah ditindaklanjuti oleh pengawas pusat maupun provinsi. Tentunya yang tidak memenuhi akan ada sanksi 

AYO BACA : Ibu Hamil Dapat Bansos PKH dari Kemensos Rp 250.000 per bulan, Begini Cara Daftarnya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar