Ditangkap KPK, Menteri Kelautan Beli Barang Mewah Diduga Hasil Ekspor Lobster

  Kamis, 26 November 2020   Aini Tartinia
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. (dok. KKP)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

"KPK menetapkan total 7 orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020) malam.

Menariknya, proses kasus suap ini sudah berlangsung beberapa waktu. KPK menduga proses suap dilakukan secara transfer via rekening bank khusus yang digunakan sebagai penampung dana dari beberapa pihak. Uang ini dimanfaatkan Edhy dan istri berbelanja sejumlah barang mewah di luar negeri.

"Digunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta, di antaranya jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," ungkapnya.

Uang yang dipakai Edhy diduga hasil dari kasus ekspor benih lobster atau benur. Ini bermula dari Edhy yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk Andreau Pribadi Misata dan Safri selaku staf khusus Edhy. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

"Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Pertemuan tersebut diketahui untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor," ujar Nawawi.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731 juta. Selanjutnya, PT DPP atas arahan Edhy melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan PT ACK.

Adapun, 6 orang tersangka yang ditetapkan KPK sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo, dua staf khusus menteri KKP yaitu Safri (SAF) dan Andreau (APM), pengurus PT ACK yaitu Siswadi (SWD), staf istri Menteri KKP yakni Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM). Sementara itu yang bertindak sebagai pemberi yaitu Direktur PT PT DPP, Suharjito (SJT).

7 tersangka tersebut dijerat dengan pasal berbeda. Untuk penerima dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan untuk pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar