Pungli Dukcapil Cirebon Sudah 2 Kali, Bupati Menyesal

  Jumat, 26 Juni 2020   Erika Lia
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

SUMBER, AYOCIREBON.COM -- Dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon sudah terjadi dua kali.

Kali pertama, sebelum operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Jawa Barat terkait dugaan pungli KTP-e pada Rabu (23/6/2020), terjadi pada Februari 2017.

Ketika itu, empat pegawai Disdukcapil bersama seorang kepala dusun diamankan Tim Saber Pungli Kabupaten Cirebon. Mereka terlibat dalam pungli proses pembuatan akta kelahiran dan kematian.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi pun menyesalkan kejadian itu. Dia meminta hal serupa tidak diulang.

"Yang jelek jangan sampai dilestarikan," tegas Imron, Jumat (26/6/2020).

Dia pun meminta Disdukcapil menjadikan peristiwa kedua ini yang melibatkan 3 ASN dan 3 tenaga honorer sebagai cambuk.

Kejadian ini pun harus dijadikan pelajaran bagi instansi teknis lain di lingkungan Pemkab Cirebon. "Semua dinas harus evaluasi, harus ada standar minimal pelayanan," ujarnya.

AYO BACA : OTT Pungli KTP-e, Layanan Disdukcapil Kabupaten Cirebon Dijanjikan Normal

Perombakan Pejabat Disdukcapil

Imron mengaku, sejauh ini belum ada rencana penggantian kepala dinas terkait. Menurutnya, penggantian kepala Disdukcapil memiliki mekanisme tertentu karena harus seizin menteri dalam negeri.

Pun begitu dengan penggantian kepala bidang pendaftaran penduduk yang turut terciduk dalam OTT. Imron menegaskan, penggantian pejabat akan dirapatkan lebih dulu.

"Nanti dirapatkan untuk mencari posisi yang kosong. Tapi bahwa di sana (Disdukcapil) ada kesalahan, itu harus dievaluasi," tegasnya.

Dia memastikan, sanksi bagi para ASN yang terbukti melanggar hukum akan dijatuhkan. Sanksi tersebut telah diatur dalam undang undang dengan protap yang jelas.

Penjatuhan sanksi merupakan kewenangan Inspektorat. Menurutnya, Inspekstorat akan mengkaji kasus yang menjerat ASN sebelum kemudian menjatuhkan sanksi yang tepat.

"Sanksinya mulai teguran, penundaan gaji berkala, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemecatan. Sanksi akan diberikan sesuai protap," tuturnya.

AYO BACA : Oknum Disdukcapil Kabupaten Cirebon Diciduk, Diduga Pungli KTP-e

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar