Soal Keputusan UMK, Gubernur Jabar Tak Mau Ubah Poin yang Digugah Buruh

  Senin, 02 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Antaranews)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur soal penetapan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat pada 2020 mendatang tertanggal 1 Desember 2019.

Meskipun SK tersebut sekaligus mencabut berlakunya Surat Edaran (SE) Gubernur yang mengundang kontroversi karena besaran UMK tidak ditetapkan, namun hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan tuntutan buruh.

Hari ini, Senin (2/12/2019) ribuan buruh se-Jawa Barat yang tergabung ke dalam 15 serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto mengatakan, meskipun pihaknya mengapresiasi turunnya SK penetapan UMK 2020 tersebut, masih terdapat satu poin yang dinilai merugikan, yakni poin D diktum ke-7.

Poin tersebut secara umum memperkenankan industri terutama padat karya yang tidak mampu menggaji karyawannya sesuai besaran UMK 2020 untuk melakukan diskusi langsung dua pihak dengan para pekerja atau serikat pekerja (bipartit) terkait besaran upah yang disepakati.

Untuk melakukan hal ini, pihak industri mendapat pengawasan dan jaminan dari Pemerintah Provinsi Jabar.

"Kami meminta kepada Gubernur Jabar agar poin D diktum ke-7 ini dihapuskan dalam SK karena bagaimapaun ketika (perusahaan) diberi ruang untuk tidak melakukan penangguhan pembayaran upah sesuai ketentuan UU, dan didiksusikan secara bipartit, maka tetap ada kemungkinan bahwa upah tak akan naik," ungkap Roy pada wartawan sebelum memulai aksi.

Menanggapi hal tersebut, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan dirinya telah memutuskan hal tersebut secara matang. Poin yang dipermasalahkan oleh para buruh, dia mengatakan, justru hadir untuk memfasilitasi pengusaha yang selama ini kesulitan menggaji karyawannya hingga berujung pada relokasi usaha atau penutupan permanen.

Hal ini terutama diprioritaskan pada industri padat karya dimana angka relokasi dan penutupan pabriknya dinilai meningkat pada 3 tahun belakangan.

"Di diktum ke-7 itu ada kalimat perlindungan khusus untuk industri padat karya untuk melakukan negosiasi upahnya secara bipartit saja, tanpa harus ada ancaman macam-macam. Nanti akan dilindungi dan disetujui oleh pemerintah," ungkapnya.

"Hal yang penting tujuan saya adalah mencegah PHK dan pindahnya perusahaan-perusahaan karena tidak sanggup bayar UMK. Untuk padat karya kami inisiasikan perlindungannya dengan cara yang bermartabat melalui poin yang saya sampaikan," ungkapnya ketika ditemui di Masjid Pusdai Bandung.

Dirinya juga mengimbau perusahaan terkait untuk tidak memanfaatkan hal tersebut untuk berpura-pura tidak mampu menggaji karyawannya sesuai UMK. Untuk hal ini, pihak Pemprov Jabar melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) disebut akan ikut mengawasi.

"Yang penting harus ada persetujuan dari Pemprov Jabar. Jadi kami ini wasit. Jangan ada yang mengaku tidak mampu padahal mampu," ungkap Emil.

Sehingga, Emil menegaskan bahwa dirinya tidak akan merubah poin tersebut meskipun para buruh saat ini menuntut hal tersebut untuk dihapuskan atau direvisi.

"Enggak mau. Sudah, segitu saja," tegasnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan Unpad, M.Rizal menyebutkan hasil kajiannya menunjukan bahwa sebanyak 45 pabrik garmen orientasi eskpor di Jabar harus tutup selama tiga tahun terakhir. Sementara, tujuh pabrik melakukan relokasi ke Jawa Tengah.

Dirinya menilai hal inilah yang menyebabkan Emil sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran alih-alih SK penetapan besaran UMK di Jawa Barat. Yakni untuk memberi ruang diskus bipartit antara perusahaan dan buruh untuk menentukan besaran upah yang disepakati dengan safety net angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2019.

"Untuk menyelamatkan pabrik dan industri ini pak gubernur memutuskan keputusan yang mungkin tidak populis," ungkapnya di Bandung belum lama ini.

Kalaupun UMK ditetapkan, dia mengatakan, selama ini angka kepatuhan industri terhadap besaran tersebut tak pernah lebih dari 30%.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->