Perumda Farmasi Kota Cirebon Megap-megap, Lagislator Rekomendasikan Pemutihan

  Senin, 11 November 2019   Erika Lia
Apotik Farmasi Ciremai milik Perumda Farmasi di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Farmasi Kota Cirebon di ujung tanduk. Sempat muncul wacana penutupan, legislator setempat mempertimbangkan rekomendasi pemutihan secara administrasi.

Direktur Utama Perumda Farmasi, Agung Prabowo mengungkapkan kesulitan pihaknya melakukan pengembangan usaha selama ini. Akibatnya, jangankan berkontribusi bagi daerah, prioritas manajemen belakangan ini hanyalah memenuhi kebutuhan perusahaan agar tetap eksis.

Ancaman terhadap Perumda Farmasi terbilang sangat besar, mengingat pihaknya selama kurang dari setahun terakhir ini hanya bisa berkontribusi senilai Rp15 juta kepada Pemkot Cirebon.

"Dari target pendapatan 2019 sebesar Rp127 juta, sampai Oktober 2019 ini yang bisa kami realisasikan hanya Rp15 juta. Masih sangat jauh," cetusnya.

Salah satu imbas dari kondisi perusahaan yang terkesan megap-megap (tersengal-sengal) berupa penyusutan jumlah karyawan. Sejak 2016, dari 32 karyawan yang terdata, jumlahnya menyusut menjadi 19 karyawan pada 2019 ini.

"Terakhir itu April 2019, satu orang karyawan mengundurkan diri," ujarnya kepada Ayocirebon.com.

Kondisi semacam itu terutama dialami pada tenaga umum yang disebutnya sebagai karyawan muda berpotensi. Dia meyakinkan, meski beban perusahaan tergolong berat, hak-hak karyawan berupa pesangon tetap diberikan.

Agung menyebutkan, Perumda Farmasi yang dipimpinnya sejak 2016 itu belum memiliki kesiapan manajerial. Menurutnya, perlu ada penataan ulang manajerial sebelum melakukan terobosan lain dan arah yang jelas.

"Peluang bisnis Perumda Farmasi sebenarnya ada, tapi manajerialnya harus ditata ulang," katanya.

Selain masalah manajerial, masalah lain yang meliputi perusahaan ini berupa tidak optimalnya beberapa unit usaha yang ada.

Diketahui, Perumda Farmasi Kota Cirebon membawahi sejumlah unit usaha, seperti apotik, pedagang besar farmasi (PBF), alat-alat kesehatan (alkes), laboratorium, dan usaha farmasi lain.

"Dari semua itu, kenyataannya yang beroperasi hanya apotik, yang lain nggak jalan," cetusnya.

Salah satu hal yang membuat unit usaha lain tak berjalan optimal, lanjutnya, berupa persoalan regulasi. Dia menyontohkan, pada unit usaha alkes, disyaratkan badan hukum usaha berbentuk perseroan terbatas (PT).

AYO BACA : Claudia Emmanuela Juarai The Voice, Teman Sekolah dan Guru Sambut Gembira

"Kita (Perumda Farmasi) kan bukan PT," tukasnya.

Sementara, PBF juga mengalami persoalan akibat manajerial yang kurang baik. Agung mengatakan, Perumda Farmasi memiliki penyertaan modal besar senilai Rp5,4 miliar.

Dengan modal yang besar, penyelenggaraan PBF dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun, langkah itu rupanya tak menguntungkan Perumda Farmasi.

Semula pihaknya berharap, kerjasama itu akan menguntungkan. Bila menguntungkan, pihaknya berencana mengajukan penyertaan modal kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon untuk mengganti modal yang sudah ditanam sebelumnya.

"Over alih istilahnya. Tapi karena nggak ngasih keuntungan, ya saya berhentikan," tegasnya.

Serupa dengan alkes, penyelenggaraan PBF juga di sisi lain terhalang regulasi. Di samping itu, pihaknya juga menghadapi permasalahan berupa status tanah dan IMB yang belum dikantongi Perumda Farmasi, dalam pemanfaatan tanah dan bangunan untuk usaha.

Dia menyatakan, meski tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha Perumda Farmasi merupakan milik Pemkot Cirebon, hanya status kepemilikannya belum jelas.

"Tidak ada hitam di atas putih," ujarnya.

Namun, sambungnya, pada Juli 2019 pihaknya menempuh proses sertifikasi tanah di BPN setempat. Tanah yang sebelumnya merupakan aset Perumda Pembangunan itu dialihkan kepemilikannya kepada Pemkot Cirebon.

"Minimal punya Pemda (Pemkot Cirebon) dulu, baru kemudian bisa diserahkan ke Perumda Farmasi," tambahnya.

Di bagian lain, Agung membeberkan, penyertaan modal untuk Perumda Farmasi sejumlah Rp5,4 Miliar yang berlaku pada kurun waktu 1998-2015. Pihaknya belum berani mengajukan penyertaan modal yang baru kepada Pemkot Cirebon dengan alasan masih ada permasalahan yang melingkupi perusahaan ini.

Disinggung ihwal permasalahan yang dimaksud, dia mengungkapkan, dalam penelusurannya diketahui ada dana-dana yang peruntukannya tidak jelas. Dia menyontohkan, dalam neraca perusahaan telah tercantum nilai bangunan dan tanah Rp3,6 miliar.

Padahal, lanjutnya, kepemilikan tanah dan bangunan itu belum di tangan Perumda Farmasi, mengingat pihaknya baru menempuh proses pengalihan kepemilikan kepada Pemkot Cirebon pada Juli tahun ini.

AYO BACA : Penumpang Kereta Libur Nataru Diprediksi Meningkat 4%

"Nah, ini (yang tercatat pada neraca perusahaan) legalitas kebenarannya di mana," katanya mempertanyakan.

Agung meyakinkan, situasi ini membutuhkan perbaikan sesegera mungkin. Sejauh ini, pihaknya telah menyampaikan kepada legislator setempat.

Dia cenderung berharap Perumda Farmasi diputihkan (dinolkan) secara administrasi. Di sisi lain, pihaknya juga tak keberatan untuk diaudit.

"Perusahaan ini harus dinolkan ketimbang ditutup, karena peluang usaha farmasi masih ada," tuturnya.

Terlebih, Perumda Farmasi memiliki rencana bisnis lima tahunan dengan mendirikan klinik.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Cirebon merekomendasikan Perumda Farmasi diputihkan secara administrasi. Di sisi lain, beberapa anggota Komisi II sempat mencuatkan solusi penutupan.

"Tutup saja daripada tak bisa kemana-mana," ungkap anggota Komisi II, Heriyanto.

Sepakat dengan Heriyanto, anggota Komisi II lainnya, Benny Sukarno pula mengusulkan hal serupa. Namun, bila pun harus dipertahankan, Perumda Farmasi membutuhkan penambahan jenis usaha lain.

Sementara, anggota Komisi II lain, Hendi Nurhudaya mengusulkan perlunya Perumda Farmasi memiliki konsultan manajamen. Sedangkan legislator pada komisi yang sama, Doddy Ariyanto menawarkan peluang bekerjasama dengan investor.

"Saya salah satu yang masih optimis Perumda Farmasi bisa bertahan. Nggak mungkin bangkrut karena ini (Perumda Farmasi) punya Pemda (Pemkot Cirebon), tinggal Goodwill (iktikad baik) dari pemiliknya (wali kota) yang jadi masalah," paparnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso menyatakan, pihaknya secara umum akan merekomendasikan kepada wali kota Cirebon untuk memutihkan Perumda Farmasi secara administrasi.

"Dinolkan dulu, itu yang akan kami rekomendasikan kepada wali kota," katanya.

Pihaknya juga merekomendasikan perubahan manajemen, termasuk membekali konsultan manajemen bagi Perumda Farmasi. Selain itu, perusahaan ini pula harus dikembangkan.

"Kalau ini ditempuh, kami support karena kami optimistis terhadap perusahaan ini," tegasnya.

AYO BACA : Tips Redakan Sedih dan Marah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->