19 BPR se-Kabupaten Cirebon Dimerger

  Kamis, 24 Oktober 2019   Erika Lia
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana (keempat dari kiri) bersama Bupati Cirebon, Imron Rosyadi (ketiga dari kanan) saat meluncurkan merger 19 BPR menjadi dua BPR induk. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

BEBER, AYOCIREBON.COM -- Tujuh belas Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Cirebon digabungkan (merger). Diklaim sebagai upaya memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan struktur permodalan, dari total 19 BPR kini hanya menjadi dua BPR induk se-Kabupaten Cirebon.

Kedua BPR induk itu masing-masing BPR Babakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan BPR Astanajapura yang merupakan kerja sama Pemkab Cirebon bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Dari sebelumnya 19 BPR, sebelas BPR menginduk ke BPR Babakan yakni Sumber, Arjawinangun, Waled, Karangsembung, Palimanan, Plumbon, Lemahabang, Susukan, Weru, Cirebon Barat, dan Cirebon Utara.

Sementara, BPR Astanajapura membawahi enam BPR sisanya, masing-masing Beber, Cirebon Selatan, Ciwaringin, Gegesik, Kapetakan, dan Klangenan.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menjelaskan, merger bertujuan mereorganisasi BPR serta sebagai solusi atas kelemahan dan keterbatasan BPR selama ini.

"Merger ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR," katanya saat peluncuran merger BPR di gedung The Radiant, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

Dia meyakinkan, rencana merger telah digagas sejak sekitar 2018 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penggabungan PD BPR Kabupaten Cirebon.

Pihaknya berharap, merger itu akan membuat kinerja BPR gabungan lebih sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, penggabungan tersebut dinilai dapat mendorong perekonomian rakyat, meningkatkan taraf hidup rakyat, hingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana mengungkapkan, OJK meyakini merger bakal berdampak positif bagi BPR dalam menjawab berbagai tantangan.

Dia menyebutkan, selama ini, BPR menghadapi beragam tantangan, seperti permodalan, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, produk dan layanan, hingga persaingan dengan lembaga jasa keuangan lain.

Kedua BPR hasil induk itu sendiri diharap dapat mengembangkan bisnis dan berkontribusi bagi perekonomian, khususnya di Kabupaten Cirebon maupun meningkatkan PAD.

Sejauh pengalamannya, lanjut Heru, tindakan likuidasi terhadap BPR akibat faktor salah kelola, bukan karena kalah bersaing.

"Makanya, OJK terus berupaya mendorong industri perbankan, termasuk BPR, untuk memperkuat kelembagaannya dengan meningkatkan struktur permodalan, di antaranya melalui merger," tuturnya.

Dia menambahkan, merger BPR merupakan bagian dari program konsolidasi perbankan untuk memperkuat industri perbankan.

Industri BPR yang sehat dan produktif, terangnya, membutuhkan kelembagaan BPR dengan dukungan permodalan yang kuat. Dengan begitu, BPR dapat menyediakan dana bagi sektor riil, khususnya usaha mikro dan kecil.

"Ditambah, supaya BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi," ujarnya.

Dia meyakinkan, kehadiran BPR masih dibutuhkan masyarakat sebab banyak layanan BPR yang tak dapat diberikan oleh bank umum atau lembaga keuangan lain.

Dia menyebutkan, keunggulan BPR yang tak diperoleh bank umum atau lembaga keuangan lain, di antaranya lokasi yang dekat dengan masyarakat, hingga layanan yang cepat dan sederhana.

"Layanan pada BPR di antaranya yang mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar," bebernya.

Dia menambahkan, sejumlah strategi untuk penguatan dan pengembangan BPR sudah disiapkan OJK agar BPR dapat terus tumbuh dan berkembang melayani masyarakat.

Strategi itu terdiri dari penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola dan prinsip kehati-hatian, penguatan infrastruktur berupa SDM dan teknologi informasi (TI) serta penguatan daya saing melalui branding industri BPR, kerja sama berbasis TI dan inovasi produk dan layanan.

Secara nasional, hingga Agustus 2019, aset dana pihak ketiga dan kredit industri BPR diklaim pihaknya terus berkembang.

Total aset industri BPR mencapai Rp143,2 triliun (9,62% yoy), dana pihak ketiga sebesar Rp97,9 triliun (10,82% yoy), dan kredit yang disalurkan sebesar Rp106,1 triliun (11,44% yoy).

Untuk wilayah Cirebon, total aset BPR meningkat 13,50% menjadi Rp2,98 triliun. Sementara, dana pihak ketiga dan kredit masing-masing meningkat 14,30% menjadi Rp2 triliun dan 15,14% menjadi Rp2,34 triliun.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar