KPK: Masyarakat Punya Peran Budayakan Korupsi

  Selasa, 19 Maret 2019   Erika Lia
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah Jabar KPK, Tri Budi Rochmanto, menyebut masyarakat memiliki andil dalam membudayakan korupsi. (Erika Lia/Ayo Media Network)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Masyarakat dinilai turut memiliki andil dalam membudayakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan masyarakat agar tak mengondisikan pejabat.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah Jabar KPK,Tri Budi Rochmanto menyebut pengondisian pejabat dengan penyuapan menjadi salah satu praktik yang menyuburkan korupsi. Dia menyontohkan, situasi itu berpotensi terjadi dalam penyampaian aspirasi ketika pejabat berkesempatan bertemu masyarakat.

"Masyarakat punya peran dalam budaya korupsi. Kami imbau masyarakat tak mengondisikan pejabat untuk korupsi, jangan minta cash and carry," katanya saat di Cirebon, belum lama ini.

Pejabat negara, kata dia, memiliki dasar alokasi anggaran. Masyarakat disarankan mengajukan aspirasi melalui saluran yang semestinya, salah satunya musrenbang.

Dia mengakui, ongkos sosial untuk pejabat memang besar. Karena itu, sesungguhnya menjadi pejabat tak berujung pada tingginya status sosial seseorang.

"Memimpin adalah menderita, bukan memupuk harta. Kalau mau kaya, jangan jadi pejabat atau aparatur sipil negara (ASN), jadilah pengusaha," tuturnya sekaligus mengutip kata-kata pejuang kemerdekaan, Haji Agus Salim.

Praktik penyuapan sendiri menjadi jenis perkara terbanyak yang terdata KPK per 31 Desember 2018. Tri menyebut, penyuapan merupakan primadona bagi pelaku korupsi.

Khusus di pemerintahan, area potensi korupsi terjadi pada proses penyusunan dan pengalokasian APBN maupun APBD. Dalam hal ini, dia menekankan, tahapan hibah/bansos yang harus terbuka.

"Potensi korupsi lain adalah ketika alokasi anggaran tak fokus pada kepentingan publik," tambahnya.

Rendahnya literasi, kata Tri, menyebabkan angka korupsi tinggi. Banyak warga tak mengetahui sejarah dampak korupsi. Dia mengingatkan, korupsi menimbulkan biaya sosial dan perekonomian pun tak berjalan optimal. Namun begitu, dia pun meminta masyarakat tetap kritis.

"KPK hanya trigger mecanism. Masyarakat harus tetap kritis, jangan tunggu ketika ada indikasi tindak pidana korupsi baru aware," cetusnya.

Dia meyakinkan, KPK bisa dibubarkan ketika visinya tercapai, ketika tak ada korupsi. Namun, sepanjang masyarakat masih permisif terhadap korupsi, KPK tak bisa bubar.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar